KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Kebumen, M Luhamul Amani, mengingatkan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Kabupaten Kebumen agar mengawasi para calon legislatif (Caleg) yang menggelar kampanye terselubung. Meski para kandidat maupun partai politik (Parpol) diberi keleluasaan berkampanye. Namun, aturan tetap memberi batas terhadap bentuk dan materi propaganda.
Menurut Luham, KIPP mulai mengedus adanya pertemuan masyarakat dengan motif kampanye terselubung. Dengan kapasitas yang dimiliki, para kandidat yang akan bertarung pada Pemilu 2014 sangat potensial menggunakan fasilitas kelembagaan maupun pemerintah. “Apalagi sebagian besar Caleg maupun Parpol banyak diisi kalangan pengurus organisasi masyarakat (Ormas), birokrasi, pejabat, keluarga pejabat hingga mantan pejabat,” beber Luhamul Amani, Rabu (15/1).
Dia mencontohkan, karena adanya larangan caleg memasang baliho yang mencantumkan foto dirinya, maka caleg tersebut akan mengatasnamakan sebagai pejabat atau sebagai pimpinan pada institusi atau ormasnya. Selain itu, kunjungan pejabat misalnya dalam acara peresmian program pemerintah akhir-akhir ini juga tidak jarang dimanfaatkan oleh salah satu caleg untuk kampnye. “Perlu diawasi agar tidak disusupi untuk mengkampanyekan parpol atau caleg tertentu,” ujarnya.
Dia menandaskan, hal lain yang perlu diwaspadai adalah soal mobilisasi dan netralitas PNS. “Kami mengingatkan panwas agar mewaspadai dan mengawasi pertemuan dengan motif kampanye terselubung,” tegasnya.
Meski secara resmi belum bisa dibuktikan, indikasi penggunaan fasilitas lembaga organisasi, swasta maupun pemerintah mulai terlihat. KIPP juga mengharapkan dukungan masyarakat memberi informasi bila melihat pertemuan dengan motif kampanye terselubung di wilayahnya.
Dia membeberkan, faktanya ada kegiatan sosial, namun disisipi orasi mengajak warga yang hadir untuk mendukung salah satu Caleg dan Parpol atau tidak mendukung kandidat yang lain. Motif-motif seperti inilah yang harusnya juga menjadi fokus pengawasan. Dengan motif pertemuan kelompok masyarakat baik dalam bentuk seminar, arisan, maupun kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaannya menghadirkan tim sukses partai politik atau caleg tertentu.
KIPP juga meminta Panwas Pemilu, KPU Kabupaten Kebumen, dan pihak terkait (Satpol PP-red) untuk menertibkan atribut kampanye. Khususnya atribut parpol dan caleg yang dinilai telah melanggar aturan. Pemasangan atribut kampanye menjadi tolok ukur parpol yang tertib dengan peraturan. Bila ada yang memasang atribut diluar peraturan dan kesepakatan, maka harus ditertibkan.
“Dari pantauan kami di lapangan banyak atribut kampanye yang dipasang menyalahi ketentuan. Tak sedikit bahkan telah mengganggu keindahan kota, apalagi sekarang Kebumen sedang menmpersiapkan diri menjadi Kota Adipura,” ungkapnya.
Menurutnya, penertiban juga harus dilakukan jangan tebang pilih dan hanya dilakukakan untuk partai tertentu. Prinsipnya harus sesuai aturan yang telah disepakati baik yang diatur dalam UU, PKPU, maupun perbub tentang zonasi kampanye.
“Kami mengajak semua pihak untuk ikut berpartisipasi mengawasi proses tahapan Pemilu yang sedang berlangsung hingga pelaksanaan Pemilu 2014 mendatang,” tandasnya. Dia menambahkan, pada Pemilu ini KIPP secara resmi telah terdaftar sebagai lembaga pemantau di KPU Pusat.
Proses registrasi dan pendaftaran ini dilakukan karena mengacu pada amanah Bab XVIII mengenai Pemantauan Pemilu, UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan, DPRD serta memenuhi Peraturan KPU Nomor 10/2012 tentang Pemantau dan Tatacara Pemantauan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014. “Sehingga keberadaan kami legal dan sebagaimana yang kami lakukan pada pemilu-pemilu sebelumnya, di 2014 ini kami akan mengawal pemilu ini di semua tahapan,” tandasnya.(ori/din/radarbanyumas.co.id)
=============================================================
Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan ikuti di:
| FACEBOOK GRUP | FACEBOOK PROFIL | FACEBOOK FAN PAGE | TWITTER |
=============================================================
Menurut Luham, KIPP mulai mengedus adanya pertemuan masyarakat dengan motif kampanye terselubung. Dengan kapasitas yang dimiliki, para kandidat yang akan bertarung pada Pemilu 2014 sangat potensial menggunakan fasilitas kelembagaan maupun pemerintah. “Apalagi sebagian besar Caleg maupun Parpol banyak diisi kalangan pengurus organisasi masyarakat (Ormas), birokrasi, pejabat, keluarga pejabat hingga mantan pejabat,” beber Luhamul Amani, Rabu (15/1).
Dia mencontohkan, karena adanya larangan caleg memasang baliho yang mencantumkan foto dirinya, maka caleg tersebut akan mengatasnamakan sebagai pejabat atau sebagai pimpinan pada institusi atau ormasnya. Selain itu, kunjungan pejabat misalnya dalam acara peresmian program pemerintah akhir-akhir ini juga tidak jarang dimanfaatkan oleh salah satu caleg untuk kampnye. “Perlu diawasi agar tidak disusupi untuk mengkampanyekan parpol atau caleg tertentu,” ujarnya.
Dia menandaskan, hal lain yang perlu diwaspadai adalah soal mobilisasi dan netralitas PNS. “Kami mengingatkan panwas agar mewaspadai dan mengawasi pertemuan dengan motif kampanye terselubung,” tegasnya.
Meski secara resmi belum bisa dibuktikan, indikasi penggunaan fasilitas lembaga organisasi, swasta maupun pemerintah mulai terlihat. KIPP juga mengharapkan dukungan masyarakat memberi informasi bila melihat pertemuan dengan motif kampanye terselubung di wilayahnya.
Dia membeberkan, faktanya ada kegiatan sosial, namun disisipi orasi mengajak warga yang hadir untuk mendukung salah satu Caleg dan Parpol atau tidak mendukung kandidat yang lain. Motif-motif seperti inilah yang harusnya juga menjadi fokus pengawasan. Dengan motif pertemuan kelompok masyarakat baik dalam bentuk seminar, arisan, maupun kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaannya menghadirkan tim sukses partai politik atau caleg tertentu.
KIPP juga meminta Panwas Pemilu, KPU Kabupaten Kebumen, dan pihak terkait (Satpol PP-red) untuk menertibkan atribut kampanye. Khususnya atribut parpol dan caleg yang dinilai telah melanggar aturan. Pemasangan atribut kampanye menjadi tolok ukur parpol yang tertib dengan peraturan. Bila ada yang memasang atribut diluar peraturan dan kesepakatan, maka harus ditertibkan.
“Dari pantauan kami di lapangan banyak atribut kampanye yang dipasang menyalahi ketentuan. Tak sedikit bahkan telah mengganggu keindahan kota, apalagi sekarang Kebumen sedang menmpersiapkan diri menjadi Kota Adipura,” ungkapnya.
Menurutnya, penertiban juga harus dilakukan jangan tebang pilih dan hanya dilakukakan untuk partai tertentu. Prinsipnya harus sesuai aturan yang telah disepakati baik yang diatur dalam UU, PKPU, maupun perbub tentang zonasi kampanye.
“Kami mengajak semua pihak untuk ikut berpartisipasi mengawasi proses tahapan Pemilu yang sedang berlangsung hingga pelaksanaan Pemilu 2014 mendatang,” tandasnya. Dia menambahkan, pada Pemilu ini KIPP secara resmi telah terdaftar sebagai lembaga pemantau di KPU Pusat.
Proses registrasi dan pendaftaran ini dilakukan karena mengacu pada amanah Bab XVIII mengenai Pemantauan Pemilu, UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan, DPRD serta memenuhi Peraturan KPU Nomor 10/2012 tentang Pemantau dan Tatacara Pemantauan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014. “Sehingga keberadaan kami legal dan sebagaimana yang kami lakukan pada pemilu-pemilu sebelumnya, di 2014 ini kami akan mengawal pemilu ini di semua tahapan,” tandasnya.(ori/din/radarbanyumas.co.id)
=============================================================
Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan ikuti di:
| FACEBOOK GRUP | FACEBOOK PROFIL | FACEBOOK FAN PAGE | TWITTER |
=============================================================
Post a Comment
Silahkan Berkomentar yang Baik dan Bermanfaat!