KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Carut marut dan kisruh Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dinilai tidak tepat sasaran di Kabupaten Kebumen disorot oleh sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Kebumen. Fraksi PDI Perjuangan menilai penyaluran BLSM yang disalurkan melalui Kantor Pos tidak tepat sasaran. Ketidaktepatan sasaran BLSM dikarenakan tidak adanya kesiapan database kemiskinan yang dipunyai oleh masing-masing desa.
“Kami meminta kepada dinas terkait tentang perlunya pengawasan ketat terhadap sasaran BLSM. Sasaran penerima BLSM harus tepat sasaran dan pada akhirnya pengentasan kemiskinan sesuai dengan rencana pemerintah,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Sudarno SH usai Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Perubahan APBD 2013 di Gedung DPRD Kabupaten Kebumen.
Ketua Fraksi Partai Golkar, H Purwanto juga menyayangkan terjadinya kericuhan dan kegaduhan ditingkat desa karena tidak tepat sasaran. Bahkan sejumlah desa berinisiatif membagi rata BLSM kepada masyarakat miskin. Hali ini terpaksa dilakukan karena karena alokasi yang diminta oleh pemerintah desa tidak mencukupi dengan jumlah masyarakat miskin.
“Kami minta agar dilakukan kordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jika memungkinkan BLSM ini dipertimbangkan kembali dan diganti dengan kegiatan yang dapat bermanfaat langsung untuk masyarakat seperti kegiatan padat karya,” pintanya.
Sementara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) mengingatkan data angka kemiskinan yang dipaparka pada Musrenbang tahun lalu. Angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan, meski banyak indikator yang menunjukan kondisi sebaliknya. Seperti, menurunnya angka pengangguran, naiknya angka PDRB, naiknya penghasilan per kapital.
“Tetapi pada saat ini pada saat masyarakat miskin menerima BLSM, jumlah yang diterima masyarakat miskin di Kabupaten Kebumen justru mengalami pengurangan. Apakah ini bukan kondisi yang tidak menguntungka bagi Kabupaten Kebumen,” kata Wakil Ketua Fraksi PKB, Miftahul Ulum.
Miftahul Ulum menambahkan, efek yang ditimbulkan atas pengurangan tersebut membuat hubungan masyarakat dan pemerintah desa menjadi terganggu. Dia meminta pemerintah pusat tidak tergesa-gesa dalam meluncurkan program kegiatan tanpa dukungan data yang akurat dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dengan baik.
Sebelumnya, Bupati H Buyar Winarso SE saat launching BLSM di Kantor Pos Kebumen beberapa waktu lalu menyatakan, semua kebijakan BLSM berasal dari pemerintah pusat. Bahkan Pemkab Kebumen tidak memiliki data.
“Semua yang menangani pemerintah pusat. Karena itu, kami mohon masyarakat mengerti jika ada yang tidak terdata sebagai penerima BLSM,” jelas bupati.
Di Kabupaten Kebumen sendiri jumlah penerima BLSM sebanyak 107.486 rumah tangga miskin (RTM). Sedangkan pencairannya melalui 22 Kantor Pos yang ada di Kabupaten Kebumen. (ori/din)
=============================================================
Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan ikuti di:
| FACEBOOK GRUP | FACEBOOK PROFIL | FACEBOOK FAN PAGE | TWITTER |
=============================================================
“Kami meminta kepada dinas terkait tentang perlunya pengawasan ketat terhadap sasaran BLSM. Sasaran penerima BLSM harus tepat sasaran dan pada akhirnya pengentasan kemiskinan sesuai dengan rencana pemerintah,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Sudarno SH usai Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Perubahan APBD 2013 di Gedung DPRD Kabupaten Kebumen.
Ketua Fraksi Partai Golkar, H Purwanto juga menyayangkan terjadinya kericuhan dan kegaduhan ditingkat desa karena tidak tepat sasaran. Bahkan sejumlah desa berinisiatif membagi rata BLSM kepada masyarakat miskin. Hali ini terpaksa dilakukan karena karena alokasi yang diminta oleh pemerintah desa tidak mencukupi dengan jumlah masyarakat miskin.
“Kami minta agar dilakukan kordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jika memungkinkan BLSM ini dipertimbangkan kembali dan diganti dengan kegiatan yang dapat bermanfaat langsung untuk masyarakat seperti kegiatan padat karya,” pintanya.
Sementara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) mengingatkan data angka kemiskinan yang dipaparka pada Musrenbang tahun lalu. Angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan, meski banyak indikator yang menunjukan kondisi sebaliknya. Seperti, menurunnya angka pengangguran, naiknya angka PDRB, naiknya penghasilan per kapital.
“Tetapi pada saat ini pada saat masyarakat miskin menerima BLSM, jumlah yang diterima masyarakat miskin di Kabupaten Kebumen justru mengalami pengurangan. Apakah ini bukan kondisi yang tidak menguntungka bagi Kabupaten Kebumen,” kata Wakil Ketua Fraksi PKB, Miftahul Ulum.
Miftahul Ulum menambahkan, efek yang ditimbulkan atas pengurangan tersebut membuat hubungan masyarakat dan pemerintah desa menjadi terganggu. Dia meminta pemerintah pusat tidak tergesa-gesa dalam meluncurkan program kegiatan tanpa dukungan data yang akurat dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dengan baik.
Sebelumnya, Bupati H Buyar Winarso SE saat launching BLSM di Kantor Pos Kebumen beberapa waktu lalu menyatakan, semua kebijakan BLSM berasal dari pemerintah pusat. Bahkan Pemkab Kebumen tidak memiliki data.
“Semua yang menangani pemerintah pusat. Karena itu, kami mohon masyarakat mengerti jika ada yang tidak terdata sebagai penerima BLSM,” jelas bupati.
Di Kabupaten Kebumen sendiri jumlah penerima BLSM sebanyak 107.486 rumah tangga miskin (RTM). Sedangkan pencairannya melalui 22 Kantor Pos yang ada di Kabupaten Kebumen. (ori/din)
=============================================================
Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan ikuti di:
| FACEBOOK GRUP | FACEBOOK PROFIL | FACEBOOK FAN PAGE | TWITTER |
=============================================================