KEBUMEN (The Independent News) - Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Kamis pagi ( 16/2) menggelar Forum SKPD. Kegiatan dibuka dan dipimpin langsung oleh Plt Sekda Drh H. Djatmiko, dan dihadiri staf ahli bupati, Asisten sekda serta para kepala bagian. Nampak hadir pula sejumlah anggota DPRD Kebumen dari unsur LSM.
Dalam forum SKPD dilakukan penyelarasan usulan antara hasil-hasil Musrenbang Kecamatan dengan Draf Rencana Kerja SKPD, serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi persoalan yang ada di sektor. Forum SKPD juga ditujukan sebagai arena untuk melakukan sinergisitas antara usulan kegiatan yang bersifat spasial dan usulan yang bersifat sektoral
Dari paparan Plt Sekda Drh H. Djatmiko disebutkan besaran pagu indikatif Setda Kebumen pada tahun 2013 sebesar Rp 11,8 milyar mencakup 44 program yang dijabarkan dalam 80 kegiatan. Adapun rinciannya untuk belanja rutin Rp 3,8 milyar, untuk mengakomodir kebijakan SKPD Rp 7,1 milyar, dana DBHCHT Rp 315 juta, serta untuk belanja wajib Rp 592 juta, dengan peruntukan Fasilitasi Pilkades Tingkat kabupatenRp. 152 juta dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Rp. 440 juta .
Dana Rp 11,8 milyar tersebut melekat di 8 bagian yang terdiri dari Bagian Tapem Rp. 954.292.375, Bagian Hukum Rp. 514.000.000, Bagian Humas dan Protokol Rp. 1.039.316.375, Bagian Perekonomian Rp. 715.000.000, Bagian Administrasi Pembangunan Rp.456.115.000, Bagian Kesra Rp. 1.434.972.000, Bagian Organisasi Rp. 270.000.000 serta Bagian Umum Rp. 5.580.514.675.
Dari sejumlah kegiatan, usulan anggaran terbesar adalah untuk kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah berupa terselenggaranya siaran ratih TV dan Radio IN FM sebesar Rp 576,5 juta, kegiatan rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah sebesar Rp 440 juta, serta kegiatan Fasiltasi pemilihan kepala desa / perangkat desa di 404 desa sebanyak Rp 152 juta.
Usulan anggaran lainnya yang cukup besar lainnya adalah kegiatan koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan di bagian hukum yaitu Rp 126 juta, Penyusunan rencana kerja Rancangan peraturan perundang-undangan Rp Rp 150 juta, Fasiltasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Rp 129 juta, serta kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan (untuk pemantauan distribusi raskin , pupuk dan pestisida sebesar Rp 260 juta.
Forum SKPD adalah forum koordinasi antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Kegiatan Musrenbang Kecamatan dengan SKPD.Forum tersebut juga bertujuan untuk menyusun dan menetapkan dasar skala prioritas kegiatan dalam rancangan rencana kerja SKPD. Dari forum tersebut diharapkan akan terjadi sinkronisasi rumusan kegiatan pembangunan hasil dari Musrenbang, yang tentunya disesuaikan dengan pagu indikatif pendanaan masing-masing urusan pemerintahan daerah yang akan dituangkan ke dalam RKPD.
(Bagian Humas dan Protokol Setda Kebumen)
=============================================================
Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP dan like FAN PAGE
Dalam forum SKPD dilakukan penyelarasan usulan antara hasil-hasil Musrenbang Kecamatan dengan Draf Rencana Kerja SKPD, serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi persoalan yang ada di sektor. Forum SKPD juga ditujukan sebagai arena untuk melakukan sinergisitas antara usulan kegiatan yang bersifat spasial dan usulan yang bersifat sektoral
Dari paparan Plt Sekda Drh H. Djatmiko disebutkan besaran pagu indikatif Setda Kebumen pada tahun 2013 sebesar Rp 11,8 milyar mencakup 44 program yang dijabarkan dalam 80 kegiatan. Adapun rinciannya untuk belanja rutin Rp 3,8 milyar, untuk mengakomodir kebijakan SKPD Rp 7,1 milyar, dana DBHCHT Rp 315 juta, serta untuk belanja wajib Rp 592 juta, dengan peruntukan Fasilitasi Pilkades Tingkat kabupatenRp. 152 juta dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Rp. 440 juta .
Dana Rp 11,8 milyar tersebut melekat di 8 bagian yang terdiri dari Bagian Tapem Rp. 954.292.375, Bagian Hukum Rp. 514.000.000, Bagian Humas dan Protokol Rp. 1.039.316.375, Bagian Perekonomian Rp. 715.000.000, Bagian Administrasi Pembangunan Rp.456.115.000, Bagian Kesra Rp. 1.434.972.000, Bagian Organisasi Rp. 270.000.000 serta Bagian Umum Rp. 5.580.514.675.
Dari sejumlah kegiatan, usulan anggaran terbesar adalah untuk kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah berupa terselenggaranya siaran ratih TV dan Radio IN FM sebesar Rp 576,5 juta, kegiatan rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah sebesar Rp 440 juta, serta kegiatan Fasiltasi pemilihan kepala desa / perangkat desa di 404 desa sebanyak Rp 152 juta.
Usulan anggaran lainnya yang cukup besar lainnya adalah kegiatan koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan di bagian hukum yaitu Rp 126 juta, Penyusunan rencana kerja Rancangan peraturan perundang-undangan Rp Rp 150 juta, Fasiltasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Rp 129 juta, serta kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan (untuk pemantauan distribusi raskin , pupuk dan pestisida sebesar Rp 260 juta.
Forum SKPD adalah forum koordinasi antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Kegiatan Musrenbang Kecamatan dengan SKPD.Forum tersebut juga bertujuan untuk menyusun dan menetapkan dasar skala prioritas kegiatan dalam rancangan rencana kerja SKPD. Dari forum tersebut diharapkan akan terjadi sinkronisasi rumusan kegiatan pembangunan hasil dari Musrenbang, yang tentunya disesuaikan dengan pagu indikatif pendanaan masing-masing urusan pemerintahan daerah yang akan dituangkan ke dalam RKPD.
(Bagian Humas dan Protokol Setda Kebumen)
=============================================================
Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP dan like FAN PAGE
Post a Comment
Silahkan Berkomentar yang Baik dan Bermanfaat!