Warga Miskin yang Merokok dan Pemalas Bantuannya Bakal Dicabut

Bupati Kebumen berdialog bersama Koordinator PKH Provinsi Jawa Tengah usai kegiatan Penyuluhan Sosial Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Tanggung Jawab dan Kesetiakawanan Sosial Kabupaten Kebumen, November 2017 lalu.

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Kemiskinan menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Kebumen yang menurut statistik menduduki peringkat dua termiskin di Jawa Tengah. Namun Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad beranggapan bahwa banyak masyarakat yang dianggap miskin sebenarnya tidak benar-benar miskin. Fakta di lapangan, banyak warga miskin tetapi merokok.

Pada saat briefing bersama para pekerja sosial yang terdiri dari PKH dan TKSK November 2017 lalu, Bupati menyampaikan pandangannya itu. Menurutnya, banyak warga miskin yang keberatan menebus raskin (rastra), membayar asuransi kesehatan ataupun tani, tetapi mereka mampu membeli rokok. Bahkan dalam sebulan bisa menghabiskan sekitar Rp 400 ribu hanya untuk membeli rokok.

"Itu berarti sudah sepertiga dari penghasilan rumah tangga miskin habis, dibakar oleh kepala keluarga (yang merokok)" tegas Bupati.

Bupati menyebut, garis kemiskinan di Kebumen adalah Rp 313 ribu per orang per bulan. Semisal dalam satu keluarga terdiri dari empat orang maka pendapatan minimal keluarga adalah Rp 1.152.000,- per bulan. Jika lebih dari itu maka, keluarga tersebut dianggap sudah tidak miskin. Ia berpesan kepada para pendamping sosial PKH dan TKSK mengedukasi masyarakat untuk berhenti minimal mengurangi rokok.






Melihat fakta tersebut, Bupati mewacanakan akan mencabut bantuan pemerintah bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Kebumen yang anggota keluarganya masih merokok. Hal itu ditegaskan bupati pada sejumlah kesempatan.

Saat meninjau Kelompok Tani Ternak di Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, belum lama ini, Bupati kembali menegaskan masalah rokok. "Kalau merokok itu artinya kan sudah mampu. Itu sama saja duit dibakar," tegas Mohammad Yahya Fuad.


"Kita akan edukasi masyarakat. Setidaknya kalau belum bisa meningkatkan pendapatan, paling tidak bisa mengurangi pengeluaran yang tidak perlu," imbuhnya.

Selain itu, bupati juga akan mengevaluasi RTM penerima bantuan. Ke depan, penerima bantuan tidak lagi akan diberikan kepada warga miskin pemalas. Pasalnya, selama ini sudah banyak bantuan pemerintah yang digelontorkan tetapi tidak efektif mengurangi jumlah warga miskin di Kebumen.

"Jadi nanti warga miskin yang menerima bantuan itu, warga miskin yang masih produktif. Sehingga mereka mau berusaha, tidak setelah terima bantuan habis begitu saja," kata bupati.

Melalui kebijakan baru tersebut, bupati berharap bisa mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kebume, Sukamto, menjelaskan penerima bantuan untuk RTM ke depannya harus memuat nama penerima, alamat penerima dan jenis usahanya.

"Untuk itu bapak bupati turun langsung ke wilayah, untuk melihat langsung program bantuan dari pemerintah yang berhasil yang bisa direplikasi. Selain juga melihat kegagalan yang ada, ini untuk diantisipasi dan dicarikan solusinya," terang Sukamto.

Dari hasil temuan bupati, salah satu penyebab tidak berjalannya program bantuan pemerintah untuk RTM karena kurangnya pendampingan dari tenaga ahli. Selain itu juga pembukuan kurang tertib.

"Dua hal ini akan mendapat prioritas penanganan. Diantarnta pada tahun 2018 akan direkrut tenaga ahli untuk mendampingi RTM, mulai dari tingkat kabipaten, kecamatan dan desa untuk memastikan progam berhasil," ungkapnya.

Ia menambahkan, kepala desa juga mulai diminta memetakan RTM secara rinci. "Mulai dari kebutuhan dan potensinya, kemudian minat dibidang apa. Sehingga bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran," tandasnya. (*)


| Editor : BK01/mat |