Akibat Revisi Pertek, Jalan Kebumen-Banjarnegara Ditunda Tahun Depan

Ilustrasi. (beritabanjarnegara.com)

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Kebumen merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi besar dalam wilayahnya. Sehingga diperlukan akses-akses penting untuk melancarkan kegiatan perekonomian. Salah satunya adalah mengenai Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen untuk merampungkan pembangunan jalan tembus Kebumen - Banjarnegara melalui  Sadang Kulon - Srisip di tahun 2017. Namun masih gagal untuk dilaksanakan. Padahal, pemenang  lelang proyek senilai Rp 5 miliar dari APBD 2017 Jawa Tengah tersebut sudah  ditetapkan.

Dilansir dari krjogja.com, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  Ruang (PUPR) Kebumen, Hanna Widiawati MT, di ruang kerjanya, Kamis  (05/10/2017) menuturkan, "Namun menjelang pengerjaan proyek, kami menemukan kekeliruan dalam surat  izin pinjam pakai atau pertek (pertimbangan teknis) yang dikeluarkan oleh Perum Perhutani. Apa boleh buat, proyek pun urung dikerjakan karena pertek harus direvisi," ungkap

Menurut Hanna, di tahun 2017 pengerjaan proyek jalan tembus melalui Desa Sadang Kulon Kecamatan Sadang Kebumen menuju Srisip Desa Kebutuhduwur Kecamatan Pagedongan Banjarnegara, memasuki tahap akhir dengan panjang jalan 5 kilometer. 3 kilometer diantaranya adalah lahan milik Perum  Perhutani.

"Permohonan izin pemakaian lahan kepada Perhutani dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah sesuai kebutuhan proyek, berupa lahan sepanjang 3 kilometer dan lebar 13 meter. Perinciannya, lebar badan jalan 5 meter, bahu jalan 3 meter dan tebing miring 5 meter. Tebing berbentuk miring untuk mencegah longsor karena berada di kawasan pegunungan," jelas Hanna.

Namun setelah Pertek Perhutani tersebut diteliti lagi, ternyata lebar lahan yang diberikan untuk proyek hanya tercantum  8 meter saja, bukan 13 meter. Mendapati kekeliruan itu, Pemkab Kebumen segera berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Tengah untuk meminta revisi pertek kepada Perum Perhutani.

"Permohonan revisi sudah diajukan pada 25 Agustus 2017 lalu. Namun hingga  5 Oktober 2017 Perhutani belum memberikan kepastian tentang kapan persetujuan  revisi dikeluarkan. Bahkan, Pemkab Kebumen diminta menyiapkan anggaran guna  membayar jumlah pohon yang akan ditebang akibat revisi pertek tersebut. Kami pun meminta kepada Pemprov Jawa Tengah agar proyek ini ditunda untuk dikerjakan tahun depan," beber Hanna. ( BK/ Krjogja/ Dwi )