“Ini yang harus dibenahi pemkab dalam melakukan evaluasi dan reformasi birokrasi, agar peran orang luar pemerintah dapat diminimalisasi,” kata Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kebumen Beniyanto yang dihubungi Suara Merdeka, Senin (24/10).
Menurut dia, pihak-pihak dari luar pemerintah itu telah diperiksa KPK terkait dugaan suap ijon di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kebumen senilai Rp 4,8 miliar dalam APBD perubahan tahun 2016.
Selain terdapat orang dekat bupati Yahya Fuad, Basikun Mualim yang mantan aktivis LSM, juga ada orang luar pemerintah Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen Imam Satibi.
Tugas Pokok
Masih terdapat pengusaha muda Arif Budiman, serta Direktur PT Otoda Sukses Mandiri Abadi (OSMA) Hartoyo dan Kepala Cabang PT OSMA Salim. Hartoyo kini menjadi tersangka dari pengembangan sebagai saksi di kantor KPK Jakarta, Sabtu (22/10).
Kini menunggu pengembangan KPK yang telah memeriksa pihakpihak terkait dan membawa hasil penggeledahan di sejumlah tempat dengan menemukan uang Rp 185 juta, Kamis (20/10).
Sebelumnya KPK menyita uang Rp 70 juta dari tangan ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen Yudhy Tri Hartanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Beniyanto menjelaskan, penyelenggara pemerintah terdiri atas eksekutif dan legislatif, yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta petunjuk teknis (juknis) yang ada.
Di eksekutif terdapat bagianbagian serta bidang-bidang yang terintegrasi hingga bawah. Begitu pula DPRD yang memiliki alat kelengkapan dewan.
Momentum Penting
’’Tentunya, setiap bagian itu sudah memiliki peran dan tugas masing-masing. Sehingga, top leader dalam hal ini bupati tinggal mengontrol dan memonitoring kinerja yang telah diplot-plot tersebut, agar sesuai dengan relnya atau on the track,’’jelasnya.
Jika dalam kelembagaan itu dapat menjalankan sesuai standar operasional prosedur (SOP), kata Beniyanto, maka dapat meminimalisas pihak-pihak dari luar bagian tersebut untuk ikut campur dalam menjalankan kinerja pemerintah.
Lebih lanjut, menyusul OTT KPK pun menjadi momentum penting dan dapat dijadikan peringatan bagi eksekutif dan legislatif untuk berbenah diri serta menjadi cambuk agar lebih baik lagi. Terlebih menghadapi pengisian struktur organisasi tata kerja (SOTK) baru yang ditargetkan selesai sebelum Desember mendatang.
’’Uji kompetensi pejabat baru menjadi sebuah keniscayaan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak menurun, menyusul OTT KPK di Kebumen,’’imbuhnya. Pihak yang berada di dalam pemerintah dan masih terkait dengan OTT KPK pun patut dipertanyakan kredibilitasnya. Baik yang saat ini masih berstatus saksi maupun tersangka.
Masing-masing ketua Komisi A Yudhy Tri Hartanto (tersangka), Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Dian Lestari Subekti Pertiwi dan Suhartono (saksi), Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Cipto Waluyo (saksi), Sekda Adi Pandoyo (saksi), Kabid Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kebumen Sigit Widodo (tersangka) serta Kasi Sarana dan Prasarana pada Dikpora Kebumen Yasinta (saksi).
Terpisah, Koordinator Desa pada Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Kebumen Bintang Bawono justru menyoroti proses pengambilan kebijakan publik di kabupaten berslogan Beriman ini yang masih kurang melibatkan masyarakat. ’’Justru inilah yang belum terbangun dengan baik, yakni terkait transparansi dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik,’’ terangnya. (K5-32/suaramerdeka.com)
KIRIMKAN INFORMASI / TULISAN / OPINI / UNEK-UNEK ANDA KE:
admin@beritakebumen.info
إرسال تعليق
Silahkan Berkomentar yang Baik dan Bermanfaat!