SRUWENG (www.beritakebumen.info) - Keluarga almarhumah Siti Kusmiatun (19) warga Desa Giwangretno Kecamatan Sruweng merasa dibohongi salah seorang petugas Puskesmas Petanahan. Petugas tersebut mengatakan biaya otopsi mencapai Rp 20 hingga 25 juta. Karena itu, pihak keluarga sempat menolak otopsi terhadap jenazah Siti. Belakangan ini, pihak keluarga mengetahui, biaya otopsi hanya berkisar Rp 4 hingga 5 huta saja.
Atas alasan biaya itu, pihak keluarga mengikhlaskan jenazah untuk dikuburkan pada 4 Oktober lalu. Walaupun keraguan atas kematiannya senantiasa terngiang dalam benak keluarga korban. Pasalnya, Korban meninggal dengan tidak wajar.
Saat korban akan dimakamkan, Fauzi, perawat di Puskesmas Petanahan memberitahukan biaya otopsi pada waktu itu mencapai Rp 20-25 juta, karena pihak keluarga korban merasa tidak mampu, otopsipun digagalkan. Namun setelah pihak keluarga mendengar informasi bahwa biaya otopsi tidak mahal hanya Rp 4-5 juta saja, akhirnya jenazah korban kembali dibongkar untuk dilakukan otopsi pada Rabu (16/10)
Dikatakan oleh Solihin (38), yang masih kerabat dengan korban menjelaskan, pihak Puskesmas Petanahan melalui Fauzi, tidak hanya membohongi soal biaya otopsi saja. Fauzi juga terkesan menghalang-halangi pihak keluarga untuk mencari kebenaran atas kematian korban. Dia dengan tegasnya mengatakan, kematian korban tidak ada luka yang disebabkan oleh penganiayaan.”Murni karena kecelakaan,”terang Solihin menirukan ucapan Fauzi saat berembug dengan pihak keluarga korban.
Atas dasar itu, pihak keluarga dengan dukungan masyarakat banyak, merasa ditipu dan tidak terima. Rencananya pada Selasa (22/10), pihak keluarga yang diwakili oleh Solihin, serta masyarakat Giwangretno akan melakukan demonstrasi ke Puskesmas Petanahan. Namun karena pihak kepolisian setempat berusaha menahan, demonstrasi akhirnya gagal.”Namun kami tetap akan menuntut kepada petugas Puskesmas Petanahan yang bernama Fauzi, untuk bertanggung jawab atas ucapannya,”terang solihin yang diamini Mohamad Fajri (32) sepupu korban.
Ada dua tuntutan yang akan dia lakukan untuk diajukan ke jalur hukum, pertama, hasil visum dari Pusekesmas Petanahan berkenaan dengan kematian korban, tidak benar. Kedua, pemberian informasi mengenai biaya otopsi juga tidak benar.”Kami akan melakukan tuntutan, baik secara hukum maupun kedinasan,”tegasnya.
Sementara pihaknya juga sudah menggalang dukungan masyarakat Giwangretno Kecamatan Sruweng. Dukungan itu dalam bentuk tanda tangan.”Sekarang sudah terkumpul sebanyak 200 orang dengan membubuhkan tanda tangan, untuk mendukung proses tuntutan terhadap petugas Puskesmas Petanahan yang telah melakukan kebohongan publik dan masyakarat. Dukungan itu juga, dalam rangka membuka tabir misteri kematian korban, yang sekarang belum diketahui hasil otopsinya,”katanya.
Solihin sendiri, berencana akan melaporkan kasus kebohongan publik itu ke Bupati Kebumen. Pihaknya berharap, agar oknum pegawai Puskesmas itu dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, maupun sangsi secara kedianasan.
Kapolsek Sruweng, AKP Sudarmo DS, saat dikonfirmasi menjelaskan, masyarakat Giwangretno, sedianya akan melakukan demonstrasi ke Puseksemas Petanahan. Namun setelah dilakukan mediasi, masyarakat menurut untuk tidak melakukan demo.
”Kami menyarankan untuk dirembug secara musyawarah saja, agar permasalahan bisa selesai.Ternyata mereka menurut dan tidak melakuakan demo,”terangnya.(har/bdg/radarbanyumas)
=============================================================
Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan ikuti di:
| FACEBOOK GRUP | FACEBOOK PROFIL | FACEBOOK FAN PAGE | TWITTER |
=============================================================
Atas alasan biaya itu, pihak keluarga mengikhlaskan jenazah untuk dikuburkan pada 4 Oktober lalu. Walaupun keraguan atas kematiannya senantiasa terngiang dalam benak keluarga korban. Pasalnya, Korban meninggal dengan tidak wajar.
Saat korban akan dimakamkan, Fauzi, perawat di Puskesmas Petanahan memberitahukan biaya otopsi pada waktu itu mencapai Rp 20-25 juta, karena pihak keluarga korban merasa tidak mampu, otopsipun digagalkan. Namun setelah pihak keluarga mendengar informasi bahwa biaya otopsi tidak mahal hanya Rp 4-5 juta saja, akhirnya jenazah korban kembali dibongkar untuk dilakukan otopsi pada Rabu (16/10)
Dikatakan oleh Solihin (38), yang masih kerabat dengan korban menjelaskan, pihak Puskesmas Petanahan melalui Fauzi, tidak hanya membohongi soal biaya otopsi saja. Fauzi juga terkesan menghalang-halangi pihak keluarga untuk mencari kebenaran atas kematian korban. Dia dengan tegasnya mengatakan, kematian korban tidak ada luka yang disebabkan oleh penganiayaan.”Murni karena kecelakaan,”terang Solihin menirukan ucapan Fauzi saat berembug dengan pihak keluarga korban.
Atas dasar itu, pihak keluarga dengan dukungan masyarakat banyak, merasa ditipu dan tidak terima. Rencananya pada Selasa (22/10), pihak keluarga yang diwakili oleh Solihin, serta masyarakat Giwangretno akan melakukan demonstrasi ke Puskesmas Petanahan. Namun karena pihak kepolisian setempat berusaha menahan, demonstrasi akhirnya gagal.”Namun kami tetap akan menuntut kepada petugas Puskesmas Petanahan yang bernama Fauzi, untuk bertanggung jawab atas ucapannya,”terang solihin yang diamini Mohamad Fajri (32) sepupu korban.
Ada dua tuntutan yang akan dia lakukan untuk diajukan ke jalur hukum, pertama, hasil visum dari Pusekesmas Petanahan berkenaan dengan kematian korban, tidak benar. Kedua, pemberian informasi mengenai biaya otopsi juga tidak benar.”Kami akan melakukan tuntutan, baik secara hukum maupun kedinasan,”tegasnya.
Sementara pihaknya juga sudah menggalang dukungan masyarakat Giwangretno Kecamatan Sruweng. Dukungan itu dalam bentuk tanda tangan.”Sekarang sudah terkumpul sebanyak 200 orang dengan membubuhkan tanda tangan, untuk mendukung proses tuntutan terhadap petugas Puskesmas Petanahan yang telah melakukan kebohongan publik dan masyakarat. Dukungan itu juga, dalam rangka membuka tabir misteri kematian korban, yang sekarang belum diketahui hasil otopsinya,”katanya.
Solihin sendiri, berencana akan melaporkan kasus kebohongan publik itu ke Bupati Kebumen. Pihaknya berharap, agar oknum pegawai Puskesmas itu dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, maupun sangsi secara kedianasan.
Kapolsek Sruweng, AKP Sudarmo DS, saat dikonfirmasi menjelaskan, masyarakat Giwangretno, sedianya akan melakukan demonstrasi ke Puseksemas Petanahan. Namun setelah dilakukan mediasi, masyarakat menurut untuk tidak melakukan demo.
”Kami menyarankan untuk dirembug secara musyawarah saja, agar permasalahan bisa selesai.Ternyata mereka menurut dan tidak melakuakan demo,”terangnya.(har/bdg/radarbanyumas)
=============================================================
Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan ikuti di:
| FACEBOOK GRUP | FACEBOOK PROFIL | FACEBOOK FAN PAGE | TWITTER |
=============================================================
إرسال تعليق
Silahkan Berkomentar yang Baik dan Bermanfaat!