Kepala Operasional PT Askes Kebumen Suwarto SE MM menjelaskan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan diselenggarakan PT Askes (Persero) mulai 1 Januari 2014 mendatang. Sedangkan PBJS Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero).
PT Askes bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan dengan menyatukan peserta dari PT Askes (Persero), TNI dan Polri aktif beserta anggota keluarganya, peserta Jamsostek yang mengikuti program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Peserta Jamkesmas, dan masyarakat umum yang membayar sejumlah premi perjiwa per bulan.
Di era BPJS, imbuh Suwarto peserta JKN dibedakan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu dan non PBI meliputi pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja. Peserta PBI premi ditanggung oleh pemerintah, sedangkan non PBI premi ditanggung pekerja dan pemberi kerja.
"Manfaat jaminan kesehatan digunakan untuk pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut di rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya yang ditentukan oleh menteri kesehatan," ujar Suwarto kepada suaramerdeka.com, Senin (30/9).
Kepala Dinas Kesehatan Kebumen dr Hj Rini Kristiani MKes menyampaikan, di era BPJS nanti akan memperluas cakupan layanan sistem jaminan kesehatan. Nantinya perusahaan swasta bisa bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan. "Tahun 2019 mendatang ditargetkan seluruh penduduk Indonesia sudah masuk dalam jaminan kesehatan nasional," ujarnya dr Rini.
Diakuinya masih banyak kartu Jamkesmas yang belum tepat sasaran seperti warga yang sudah meninggal masih terdata, pindah ke luar kota, hingga PNS dan Polri juga terdata dalam penerima Jamkesmas. Jamkesda seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang sudah tercakup dalam kuota Jamkesda dan masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas dan Jamkesda dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa/kelurahan, masyarakat yang menderita gangguan jiwa, masyarakat yang menderita HIV/AIDS.
Jamkesda juga untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat yang menderita penyakit akibat Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan oleh kepala Dinas Kesehatan. Kemudian, masyarakat yang menjadi korban kekerasan berbasis gender, anak yang menjadi korban kekerasan dan masyarakat yang mengalami kejadian khusus yang mendapat persetujuan bupati.
Dalam APBD murni 2013 Pemkab Kebumen menganggarkan Jamkesda Rp 1,6 Miliar dan pada APBD Perubahan ditambah menjadi Rp 2,4 miliar. Dari anggaran Jamkesda tahun 2013, sekitar Rp 900 juta sudah dibayarkan untuk melunasi tagihan tahun 2012.
( Supriyanto / CN38 / SMNetwork / suaramerdeka)
=============================================================
Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan ikuti di:
| FACEBOOK GRUP | FACEBOOK PROFIL | FACEBOOK FAN PAGE | TWITTER |
=============================================================
إرسال تعليق
Silahkan Berkomentar yang Baik dan Bermanfaat!