KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Sedikitnya 2000 Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahap pertama di Kabupaten Kebumen belum dicairkan. Padahal, BLSM tahap kedua sudah mulai disalurkan Kantor Pos Kebumen sejak Senin (2/9) lalu.
Salah satu penyebab belum sepenuhnya BLSM tahap pertama terserap oleh RTS dikarenakan ada sejumlah RTS yang mengembalikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Sedangkan KPS berfungsi sebagai syarat mengambil BLSM. Alasanya pun bermacam-macam, mulai warga yang tercantum namanya di KPS sudah meninggal, pindah alamat, hingga peningkatan taraf ekonominya sehingga menolak BLSM.
Sayangnya, Kantor Pos Kebumen tidak memiliki data pasti jumlah KPS yang dikembalikan dan usulan pengganti nama KPS kepada pemerintah pusat. Humas Kantor Pos Kebumen Syafri mengatakan, pihaknya tidak memiliki jumlah nama usulan pengganti RTS yang mengembalikan KPS.
Sebab mekanisme usulan tersebut dilakukan oleh pemerintah desa kepada Kecamatan dan dilanjutkan ke Pemkab Kebumen. “Kalau yang mendistribusikan KPS dan penyaluran BLSM memang kami, tapi untuk usulan perubahan itu oleh Pemkab,” kata Syafri di ruang kerjanya, kemarin.
Syafri menegaskan, pihaknya tidak berwenang mengusulkan nama pengganti KPS yang dikembalikan. Kantor Pos, kata dia, hanya menyalurkan BLSM sesuai KPS yang diterima oleh pemerintah pusat. Anehnya, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Kebumen, instansi yang paling berwenang juga tidak memiliki data tersebut.
Kepala Bidang Sosial pada Disnakertansos, Muh Rosyid SPd MPd menjelaskan, sejak awal pihaknya memang tidak dilibatkan dalam penanganan BLSM. Demikikan juga soal data penerima BLSM, dia juga tidak memilikinya. “Data yang kami miliki itu ya dari Kantor Pos,” ujar Muh Rosyid saat dihubungi, Selasa (3/9).
Sedangkan tentang usulan pengganti nama KPS, kata dia, dilakukan oleh pemerintah desa yang dibantu oleh TKSK langsung ke Kantor Pos, tidak melalui Disnakertransos. “Saya juga minta data ke Kantor Pos soal itu, tapi sampai saat ini belum dikasihkan,” kata dia.
Sementara itu, jumlah RTS penerima BLSM di Kabupaten Kebumen tahap kedua ini sama seperti pada tahap pertama lalu, yakni 107.486 RTS. Jumlah tersebut tersebar di 21 Kantor Pos Pembantu dan Kantor Pos Kebumen dengan besaran uang mencapai Rp 32.245.800.000.(ori/din/radarbanyumas.co.id)
=============================================================
Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan ikuti di:
| FACEBOOK GRUP | FACEBOOK PROFIL | FACEBOOK FAN PAGE | TWITTER |
=============================================================
Salah satu penyebab belum sepenuhnya BLSM tahap pertama terserap oleh RTS dikarenakan ada sejumlah RTS yang mengembalikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Sedangkan KPS berfungsi sebagai syarat mengambil BLSM. Alasanya pun bermacam-macam, mulai warga yang tercantum namanya di KPS sudah meninggal, pindah alamat, hingga peningkatan taraf ekonominya sehingga menolak BLSM.
Sayangnya, Kantor Pos Kebumen tidak memiliki data pasti jumlah KPS yang dikembalikan dan usulan pengganti nama KPS kepada pemerintah pusat. Humas Kantor Pos Kebumen Syafri mengatakan, pihaknya tidak memiliki jumlah nama usulan pengganti RTS yang mengembalikan KPS.
Sebab mekanisme usulan tersebut dilakukan oleh pemerintah desa kepada Kecamatan dan dilanjutkan ke Pemkab Kebumen. “Kalau yang mendistribusikan KPS dan penyaluran BLSM memang kami, tapi untuk usulan perubahan itu oleh Pemkab,” kata Syafri di ruang kerjanya, kemarin.
Syafri menegaskan, pihaknya tidak berwenang mengusulkan nama pengganti KPS yang dikembalikan. Kantor Pos, kata dia, hanya menyalurkan BLSM sesuai KPS yang diterima oleh pemerintah pusat. Anehnya, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Kebumen, instansi yang paling berwenang juga tidak memiliki data tersebut.
Kepala Bidang Sosial pada Disnakertansos, Muh Rosyid SPd MPd menjelaskan, sejak awal pihaknya memang tidak dilibatkan dalam penanganan BLSM. Demikikan juga soal data penerima BLSM, dia juga tidak memilikinya. “Data yang kami miliki itu ya dari Kantor Pos,” ujar Muh Rosyid saat dihubungi, Selasa (3/9).
Sedangkan tentang usulan pengganti nama KPS, kata dia, dilakukan oleh pemerintah desa yang dibantu oleh TKSK langsung ke Kantor Pos, tidak melalui Disnakertransos. “Saya juga minta data ke Kantor Pos soal itu, tapi sampai saat ini belum dikasihkan,” kata dia.
Sementara itu, jumlah RTS penerima BLSM di Kabupaten Kebumen tahap kedua ini sama seperti pada tahap pertama lalu, yakni 107.486 RTS. Jumlah tersebut tersebar di 21 Kantor Pos Pembantu dan Kantor Pos Kebumen dengan besaran uang mencapai Rp 32.245.800.000.(ori/din/radarbanyumas.co.id)
=============================================================
Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan ikuti di:
| FACEBOOK GRUP | FACEBOOK PROFIL | FACEBOOK FAN PAGE | TWITTER |
=============================================================
Post a Comment
Silahkan Berkomentar yang Baik dan Bermanfaat!