KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Pengusaha angkutan umum penumpang dan barang yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) dari Kabupaten Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purworejo, Magelang, Wonosobo dan Kabupaten Temanggung mengancam tidak akan mengoperasikan bus dan truk mereka pada Rabu (24/4) mulai pukul 09.00.
Keputusan itu disampaikan dalam rapat koordinasi menyikapi kelangkaan solar bersubsidi yang diikuti beberapa pengurus Organda di RM Yunani 19, Sabtu (20/4).
Ketua DPC Organda Kabupaten Kebumen, Ngadino (49) mengatakan, solar bersubsidi di wilayah Eks Karesidenan Kedu dan Banyumas hingga Sabtu (20/4) masih langka. Akibatnya, banyak truk kesulitan dalam mencari bahan bakar.
“Ada yang sehari untuk mengantre solar dan sehari untuk bekerja demi menutup kebutuhan keluarga,” katanya.
Dia menjelaskan, Surat Edaran Gubernur Jateng Nomor 541/007445 tanggal 15 April 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM Bersubsidi dinilai tidak memihak kepada awak angkutan. Sebab, jatah pembelian solar di SPBU yang hanya beberapa liter tidak mencukupi kebutuhan normal perjalanan.
Sebagai contoh, bus besar dengan trayek Purwokerto - Jogjakarta PP atau Cilacap-Jogjakarta, kebutuhan solarnya sebesar 120 - 130 liter. Sementara, pembelian dibatasi hanya Rp 300.000 atau hanya 66,67 liter saja. Jumlah itu hanya bisa untuk beroperasi melayani penumpang umum setengah dari yang seharusnya.
Kerugian
”Demikian juga untuk angkutan barang. Truk besar untuk beroperasi sejauh 300 - 400 km perhari dibutuhkan solar sekitar 150 - 200 liter. Sementara, truk hanya dijatah 66,67 liter saja,” keluhnya.
Dia mengatakan, akibat hal tersebut awak angkutan penumpang dan barang mengalami kerugian material berupa berkurangnya pendapatan hingga mencapai 50 persen.
Adapun kerugian non material berupa tekanan psikis, karena tidak bisa mendapatkan solar bersubsidi dan lamanya mengantre di SPBU.
Masyarakat pengguna angkutan umum juga dirugikan, karena bertambahnya waktu tempuh. Pendistribusian produk hasil pertanian dari daerah pun menjadi terhambat.
Pihaknya meminta Susilo Bambang Yudoyono melalui Menteri ESDM untuk menormalkan kebutuhan solar bersubsidi di daerah Eks Karesidenan Kedu dan Banyumas.
Pihaknya juga mohon maaf dengan tulus kepada seluruh masyarakat atas keputusan tersebut.
“Masing-masing DPC Organda akan mengirim surat pemberitahuan tidak beroperasi kepada Kapolres dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat pada hari Senin (22/4),” katanya. (K42-45,88/suaramerdeka)
=============================================================
=============================================================
Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan ikuti di:
| FACEBOOK GRUP | FACEBOOK PROFIL | TWITTER |
Keputusan itu disampaikan dalam rapat koordinasi menyikapi kelangkaan solar bersubsidi yang diikuti beberapa pengurus Organda di RM Yunani 19, Sabtu (20/4).
Ketua DPC Organda Kabupaten Kebumen, Ngadino (49) mengatakan, solar bersubsidi di wilayah Eks Karesidenan Kedu dan Banyumas hingga Sabtu (20/4) masih langka. Akibatnya, banyak truk kesulitan dalam mencari bahan bakar.
“Ada yang sehari untuk mengantre solar dan sehari untuk bekerja demi menutup kebutuhan keluarga,” katanya.
Dia menjelaskan, Surat Edaran Gubernur Jateng Nomor 541/007445 tanggal 15 April 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM Bersubsidi dinilai tidak memihak kepada awak angkutan. Sebab, jatah pembelian solar di SPBU yang hanya beberapa liter tidak mencukupi kebutuhan normal perjalanan.
Sebagai contoh, bus besar dengan trayek Purwokerto - Jogjakarta PP atau Cilacap-Jogjakarta, kebutuhan solarnya sebesar 120 - 130 liter. Sementara, pembelian dibatasi hanya Rp 300.000 atau hanya 66,67 liter saja. Jumlah itu hanya bisa untuk beroperasi melayani penumpang umum setengah dari yang seharusnya.
Kerugian
”Demikian juga untuk angkutan barang. Truk besar untuk beroperasi sejauh 300 - 400 km perhari dibutuhkan solar sekitar 150 - 200 liter. Sementara, truk hanya dijatah 66,67 liter saja,” keluhnya.
Dia mengatakan, akibat hal tersebut awak angkutan penumpang dan barang mengalami kerugian material berupa berkurangnya pendapatan hingga mencapai 50 persen.
Adapun kerugian non material berupa tekanan psikis, karena tidak bisa mendapatkan solar bersubsidi dan lamanya mengantre di SPBU.
Masyarakat pengguna angkutan umum juga dirugikan, karena bertambahnya waktu tempuh. Pendistribusian produk hasil pertanian dari daerah pun menjadi terhambat.
Pihaknya meminta Susilo Bambang Yudoyono melalui Menteri ESDM untuk menormalkan kebutuhan solar bersubsidi di daerah Eks Karesidenan Kedu dan Banyumas.
Pihaknya juga mohon maaf dengan tulus kepada seluruh masyarakat atas keputusan tersebut.
“Masing-masing DPC Organda akan mengirim surat pemberitahuan tidak beroperasi kepada Kapolres dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat pada hari Senin (22/4),” katanya. (K42-45,88/suaramerdeka)
=============================================================
=============================================================
Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan ikuti di:
| FACEBOOK GRUP | FACEBOOK PROFIL | TWITTER |