KEBUMEN-Meski alot karena sempat diwarnai interupsi dan skorsing sekitar 15 menit, DPRD Kebumen Kamis (8/12) berhasil menetapkan APBD 2012 pada Rapat Paripurna yang dihadiri 43 anggota Dewan.
Rapat pleno tersebut dipimpin Ketua DPRD Ir. Budi Hianto Susanto, dihadiri Wakil Bupati Djuwarni Amd Pd. Adapun kata kahir fraksi disampaikan Zaeni Miftah (FPKB), Dra Halimah Nurhayati (FPG), Supriyati (FPAN), Bambang Sutrisno (FPDIP), Suptiyanto SHI (FPD), dan Achmad Khaeroni Ama (FPPP).
Untuk kali pertama Nota APBD Kebumen menembus angka psikolois, Rp 1 triliun. Anggaran Pendapatan sebesar Rp .301.938.195.000, Belanja sebesar Rp 1.361.279.1376.000. Dengan demikian dalam RAPBD 2012 nanti ada devisit sekita Rp 59 miliar lebih.
Adapun pos Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 906.222.000.007.000, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditarget sebesar Rp 79 miliar. Untuk komponen Belanja, meliputi Belanja Tidak langsung Rp 952 miliar dan belanja Langsung Rp 408 miliar.
Juru bicara FPG Halimah Nurhayati sempat mempersoalkan mekanisme pengambilan keputusan pembahasan RAPBD 2012. Sebab, tidak melalui tahapan dengar pendapat dengan masyarakat. Padahal Pemkab kebumen telah memiliki Perda 53/2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penetapan Kebijakan Publik.
"Fraksi kami telah berusaha maksimal mengakomodasi agenda dengar pendapat dengan masyarakat dalam membahas RAPBD. Namun dengan berbagai pertimbangan sesi public hearing tidak dapat diterima dan ditiadakan dengan alasan karena masyarakat telah dilibatkan dalam tahapan musrenbang sejak tingkat desa sampai kabupaten," tandas Halimah dengan nada kecewa.
Diminta Fokus
Secara khusus FPG mengusulkan ada kebijakan peningkatan kesejahteraan bagi PNS. Dalam hal ini, Pemkab diminta mengalokasikan tambahan penghasilan (Tamsil) yang disesuaikan dengan golongan kepegawaian guna mengurangi kecemburuan di kalangan PNS guru dan bukan guru.
Juru bicara FPDIP Bambang Sutrisno menyatakan, FPDIP meminta Pemkab fokus dan taat dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan daerah. Kontinuitas pembangunan dari tahun ke tahun harus diperhatikan sehingga dana miliaran rupiah tidak sia-sia.
Bambang juga menyoroti masalah pelayanan kesehatan di RSUD. FPDIP mendesak, RSUD segera melakukan pembenahan internal menuju RSUD Tipe B. Fraksi itu mencermati masih banyak hal butuh solusi tegas dari Bupati selaku kepala daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kinerja rumah sakit.
Menyinggung semangat Pemkab menggali sumber-sumber pendapatan, Bambang mengingatkan agar upaya tersebut tetap memperhatikan beban sosial ekonomi masyarakat. Semangat menggali pendapatan daerah jangan sampai membebani masyarakat."Tugas pemerintah tidak sekadar bersemangat menggali pajak dan retribusi, namun juga membuka, membangun dan memfasilitasi serta mengembangkan unit-unit usaha sosial ekonomi masyarakat agar pendapatan mereka meningkat," tandas Bambang.
Juru bicara FPKB Zaini Miftah secara khusus menyoroti sektor belanja sebesar Rp 1,3 triliun. Dari belanja tidak langsung sebesar Rp 952 miliar, paling banyak tersedot untuk gaji pegawai yaitu Rp 872 miliar. FPKB meminta untuk belanja pegawai yang menyerap dana Rp 28 miliar agar bisa digunakan secara efisien. (B3-84|Suaramerdeka)
=============================================================
Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP
Rapat pleno tersebut dipimpin Ketua DPRD Ir. Budi Hianto Susanto, dihadiri Wakil Bupati Djuwarni Amd Pd. Adapun kata kahir fraksi disampaikan Zaeni Miftah (FPKB), Dra Halimah Nurhayati (FPG), Supriyati (FPAN), Bambang Sutrisno (FPDIP), Suptiyanto SHI (FPD), dan Achmad Khaeroni Ama (FPPP).
Untuk kali pertama Nota APBD Kebumen menembus angka psikolois, Rp 1 triliun. Anggaran Pendapatan sebesar Rp .301.938.195.000, Belanja sebesar Rp 1.361.279.1376.000. Dengan demikian dalam RAPBD 2012 nanti ada devisit sekita Rp 59 miliar lebih.
Adapun pos Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 906.222.000.007.000, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditarget sebesar Rp 79 miliar. Untuk komponen Belanja, meliputi Belanja Tidak langsung Rp 952 miliar dan belanja Langsung Rp 408 miliar.
Juru bicara FPG Halimah Nurhayati sempat mempersoalkan mekanisme pengambilan keputusan pembahasan RAPBD 2012. Sebab, tidak melalui tahapan dengar pendapat dengan masyarakat. Padahal Pemkab kebumen telah memiliki Perda 53/2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penetapan Kebijakan Publik.
"Fraksi kami telah berusaha maksimal mengakomodasi agenda dengar pendapat dengan masyarakat dalam membahas RAPBD. Namun dengan berbagai pertimbangan sesi public hearing tidak dapat diterima dan ditiadakan dengan alasan karena masyarakat telah dilibatkan dalam tahapan musrenbang sejak tingkat desa sampai kabupaten," tandas Halimah dengan nada kecewa.
Diminta Fokus
Secara khusus FPG mengusulkan ada kebijakan peningkatan kesejahteraan bagi PNS. Dalam hal ini, Pemkab diminta mengalokasikan tambahan penghasilan (Tamsil) yang disesuaikan dengan golongan kepegawaian guna mengurangi kecemburuan di kalangan PNS guru dan bukan guru.
Juru bicara FPDIP Bambang Sutrisno menyatakan, FPDIP meminta Pemkab fokus dan taat dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan daerah. Kontinuitas pembangunan dari tahun ke tahun harus diperhatikan sehingga dana miliaran rupiah tidak sia-sia.
Bambang juga menyoroti masalah pelayanan kesehatan di RSUD. FPDIP mendesak, RSUD segera melakukan pembenahan internal menuju RSUD Tipe B. Fraksi itu mencermati masih banyak hal butuh solusi tegas dari Bupati selaku kepala daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kinerja rumah sakit.
Menyinggung semangat Pemkab menggali sumber-sumber pendapatan, Bambang mengingatkan agar upaya tersebut tetap memperhatikan beban sosial ekonomi masyarakat. Semangat menggali pendapatan daerah jangan sampai membebani masyarakat."Tugas pemerintah tidak sekadar bersemangat menggali pajak dan retribusi, namun juga membuka, membangun dan memfasilitasi serta mengembangkan unit-unit usaha sosial ekonomi masyarakat agar pendapatan mereka meningkat," tandas Bambang.
Juru bicara FPKB Zaini Miftah secara khusus menyoroti sektor belanja sebesar Rp 1,3 triliun. Dari belanja tidak langsung sebesar Rp 952 miliar, paling banyak tersedot untuk gaji pegawai yaitu Rp 872 miliar. FPKB meminta untuk belanja pegawai yang menyerap dana Rp 28 miliar agar bisa digunakan secara efisien. (B3-84|Suaramerdeka)
=============================================================
Untuk mendapatkan informasi terbaru, dan yang tidak terposting silahkan bergabung di FACEBOOK GRUP
إرسال تعليق
Silahkan Berkomentar yang Baik dan Bermanfaat!